LSM KOMPAK minta Poldasu dan Kejatisu Periksa Kasek SMA Negeri 1 Brandan Barat

Header Menu

LSM KOMPAK minta Poldasu dan Kejatisu Periksa Kasek SMA Negeri 1 Brandan Barat

15 Des 2022


 

LIPUTAN-6.COM

Langkat ,- Diduga penggunaan dana bos tidak tepat sasaran dalam penggunaannya.ketika kami menyambangi sekolah SMA negeri satu Brandan barat.kami hanya berjumpa dengan humas.kasek ada pak! Humas sekolah SMA Negeri 1 Brandan Barat mengatakan kepada awak media pak kasek sedang keluar bang ujar! humas mengatakan kepada awak media.coba Minggu Minggu depan Abang datang lagi kemari mana tahu bisa jumpa sama kasek kami ujar humas sekolah mengatakan kepada awak media.

beberapa Minggu kemudian kami datang kembali ingin berjumpa dengan oknum kasek SMA Negeri 1 Brandan Barat jalan Medan km 89 tangkahan durian yang bernama Drs Masrizal.dan kami pun tidak jumpa juga dengan oknum kasek dan kami disambut oleh humas sekolah yang enggan disebutkan namanya kepada awak media.jadi  apa rupanya yang mau Abang tanyak sama kasek kami.

Mau konpirmasi berapa jumlah siswa disini pak humas, siswa disini sekitar 580 orang bang! Berapa bayar uang SPP sebulan disekolah Sma negeri satu Brandan barat ne pak, 65 ribu uang SPP disini dikutip bang ujar! humas kepada awak media.apa lagi yang mau ditanyakan sama saya bang! sudah dibuat papan plank rincian dana bos pak!sudah! Boleh kami lihat pak, mari saya tunjukan plank rincian dana bos kami! Ketika kami lihat hanya selembar kertas tertempel dipapan tersebut.

Diduga cara penulisannya tentang apanya yang dibeli oleh bendahara sekolah dan kaseknya tidak jelas.oklah pak humas terima kasi atas konpirmasinya sebelum kami meninggalkan sekolah kami berkeliling melihat pisik banggunan ternyata masih banyak asbes yang rusak  diduga tidak dirawat oleh oknum kasek tersebut, Kamis (15/12/2022).

ketika diminta tanggapan tentang sekolah SMA negeri satu Brandan barat  Joni Siregar selaku aktivis LSM KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi) Minta Poldasu dan Kejatisu panggil dan periksa kasek dan bendaharanya diduga penggunaan dana bos tidak tepat sasaran( tim)